HPEQ STUDENT

Halo mahasiswa kesehatan Indonesia!

HPEQ Student adalah jaringan sepuluh organisasi mahasiswa dari 7 program studi kesehatan Indonesia yang mendapat dukungan dari proyek HPEQ Ditjen Dikti Kemendikbud. Kumpulan mahasiswa dalam HPEQ student membawa misi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa ilmu kesehatan dalam bidang pendidikan, memperkuat karakter profesi, meningkatkan interprofessional education, dan menyiapkan lulusan agar berdedikasi sesuai amanah profesi. Program-program HPEQ Student dibuat dengan tujuan mencapai misi tersebut dan pada tahun ini difokuskan pada bidang kajian, advokasi, pelatihan, publikasi, serta monitoring dan evaluasi.

Salah satu program kerja HPEQ Student dibidang pelatihan adalah untuk mempersiapkan mahasiswa kesehatan akan kewajiban publikasi ilmiah sebagaimana surat edaran Dirjen Dikti. Untuk itu, selain membantu memfasilitasi artikel-artikel ilmiah hasil karya mahasiswa ilmu kesehatan melalui e-journal BIMKES, HPEQ student juga berinisiatif memberikan pembekalan materi mengenai penulisan dan publikasi ilmiah. Untuk menggapai target seluruh mahasiswa kesehatan Indonesia, workshop ini dilakukan secara online melalui video conference. Model online conference ini pun digunakan sebagai pengenalan awal metode komunikasi dan seminar berbasis teknologi, serta sebagai persiapan menuju Konferensi HPEQ 2012 yang berbasis TIK.

Apa acaranya?

workshop online: Penulisan dan Publikasi Ilmiah, menggunakan video conference

Apa saja materinya?

kuliah umum, diskusi interaktif, dan telaah artikel bersama

KOMPETENSI BIDAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:

1. Kewenangan normal:
• Pelayanan kesehatan ibu
• Pelayanan kesehatan anak
• Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter

Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu
1. Ruang lingkup:

§  Pelayanan konseling pada masa pra hamil

§  Pelayanan antenatal pada kehamilan normal

§  Pelayanan persalinan normal

§  Pelayanan ibu nifas normal

§  Pelayanan ibu menyusui

§  Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

2. Kewenangan:

§  Episiotomi

§  Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II

§  Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan

§  Pemberian tablet Fe pada ibu hamil

§  Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas

§  Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif

§  Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum

§  Penyuluhan dan konseling

§  Bimbingan pada kelompok ibu hamil

§  Pemberian surat keterangan kematian

§  Pemberian surat keterangan cuti bersalin

Reportase Workshop Pengembangan Kurikulum Dan Modul Skill Training

Standardisasi program pelatihan keterampilan medis untuk seluruh institusi pendidikan kedokteran sangat penting guna meningkatkan dan menjaga kualitas lulusan kedokteran. Dilatarbelakangi hal tersebut, maka pada tanggal 6-7 Juni 2012 di Hotel Aryaduta telah diselenggarakan workshop pengembangan kurikulum dan skill training. Harapan dengan dilaksanakannya workshop tersebut adalah terbentuknya suatu konsep pengembangan keterampilan medis yang sistematis dan integratif. Workshop ini diikuti oleh 43 peserta yang merupakan perwakilan dari beberapa pusat pendidikan kedokteran di Indonesia.

Workshop pengembangan Kurikulum dan Skill training ini merupakan lanjutan dari pertemuan nasional pada tanggal 3-4 Mei 2012 dengan output kesepakatan tentang pentingnya suatu standardisasi program pelatihan keterampilan medis di seluruh institusi pendidikan dokter di Indonesia. Standardisasi ini mencakup materi dan prosedur pelatihan, serta kompetensi instruktur yang melatihnya.

Sudah menjadi hal umum bahwa setiap center pendidikan tinggi kedokteran memiliki kekhasan sendiri terkait pendidikan keterampilan medis. Variasi ini bisa meliputi dosen pengajar, buku referensi yang menjadi acuan, maupun keterbatasan fasilitas pembelajaran yang dimiliki institusi. Hal ini tentu akan menjadi masalah ketika kandidat akan menghadapi Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) yang saat ini direncanakan akan menguji keterampilan medis kandidat dokter.

Kebebasan Akademik Itu…

Published Wednesday, June 6, 2012 By Admin. Under Berita    

Tahun 2050, penduduk dunia diramalkan mencapai 9 miliar. Manusia akan menghadapi problem sangat kompleks. Mulai dari kekurangan pangan, air bersih, krisis energi, ancaman penyakit, kerusakan hutan, hingga semakin hancurnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Bagaimanakah sikap para ilmuwan Indonesia menghadapi masalah kemanusiaan di masa depan? Mampukah perguruan tinggi di Indonesia melahirkan puncak kreativitas dan inovasi, yang sejajar dengan perguruan tinggi lain di dunia?

Universitas adalah gerakan moral tempat lahirnya produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dengan kapasitas intelektual dan kepeduliannya yang tinggi punya potensi sangat besar untuk ikut mengatasi persoalan dunia di masa depan.

Namun, potensi saja tidak cukup. Terdapat hal mendasar yang sangat dibutuhkan, yaitu kebebasan akademik. Kebebasaan akademik merupakan landasan moral para ilmuwan untuk memaksimalkan kemampuan intelektualnya. Jika menghendaki bangsa yang kuat, kebebasan akademik tak boleh dibatasi oleh siapa pun, dan harus didukung sepenuhnya oleh negara melalui perangkat hukum.

Kebebasan Akademik, Kebebasan Yang Mencekik

Published Monday, June 4, 2012 By Admin. Under Berita    

Tulisan seorang Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto yang berjudul ”Kebebasan Akademik Itu…” (Kompas, 5/5) perlu dicermati. Pada saat ini jarang kita temui pendapat yang ideal, bernas, dan penuh pengayaan untuk masyarakat, khususnya masyarakat akademik.

Berdasarkan kutipan beliau, otonomi universitas dirasa mampu menumbuhkan budaya akademik yang mengajarkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, argumentasi dengan dasar ilmiah untuk setiap[ pengambilan keputusan. Budaya akademik yang demikian, dapat melahirkan hubungan kolegial yang egaliter dan sehat dengan dasar saling menghormati serta memberdayakan antara para ilmuwan.

Seandainya universitas menjadi bagian dari birokrasi pemerintah, akan tumbuh budaya birokrasi yang lamban, tidak efisien, dan korup. Universitas di Indonesia akan semakin tidak mampu mengejar perkembangan ilmu dan tentu saja kalah bersaing dengan universitas di negara lain.

Pendidikan Kedokteran Wajib Dikelola Negara

Published Thursday, April 19, 2012 By Admin. Under Berita 

   

Jakarta, Sekolah kedokteran di Indonesia terbilang mahal. Biaya pendidikan yang mahal ini diduga menjadi penyebab mahalnya ongkos berobat atau kesehatan di Indonesia. Maka itu anggota DPR menyarankan agar pendidikan kedokteran dikelola saja oleh negara.

Di Indonesia ada sekitar 72 Fakultas Kedokteran yang rata-rata menghasilkan 5.000-5.500 dokter per tahunnya. Biaya kuliah satu semester untuk kedokteran sekitar Rp 30-50 juta, sedangkan yang dibayar oleh mahasiswa yang mendapat subsidi (negeri) hanya sekitar Rp 7,5 juta per semesternya.

“Selama ini pendidikan kedokteran paling mahal. Soalnya, pendidikan kedokteran ini diserahkan pada pasar. Menjadi industri menjanjikan. Melalui RUU ini, nantinya pendidikan kedokteran menjadi kewajiban negara. Sehingga pendidikan kedokteran bisa murah, kalau perlu gratis,” kata anggota Komisi X DPR Rohmani dalam rilisnya, Jumat (20/1/2012).

33 Persen Fakultas Kedokteran Belum Terakreditasi

Published Thursday, April 12, 2012 By Admin. Under Berita    

Saat ini, di Indonesia terdapat lebih dari 70 fakultas kedokteran baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kualitasnya tentu berbeda-beda, bahkan 33 persen perlu diragukan karena belum terakreditasi. Perlukah masyarakat khawatir?

“Jelas mengkhawatirkan. Itu yang sedang dibenahi dengan suatu mekanisme kemitraan antara fakultas kedokteran yang kuat dengan yang lemah,” kata Dr dr Ratna Sitompul, SpM(K), Sekjen Asosiasi Institusi Pendidikan Indonesia (AIPKI) usai sarasehan 3 Pilar Pendidikan Kendokteran Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Kamis (12/4/2012).

Menurut Dr Ratna, dari 70 lebih fakultas kedokteran yang ada di Indonesia hanya sekitar 17 yang memiliki akreditasi A. Selebihnya, 19 fakultas memiliki akreditasi B, 10 akreditasi C dan sisanya sebanyak 33 persen belum terakreditasi atau terakreditasi rendah.